Beradu di Layar Kaca

Masa kampanye baru saja dimulai namun suasana persaingan sudah terasa di berbagai media, khususnya televisi, jauh sebelum masa kampanye dimulai. Televisi-televisi tanah air gencar menampilkan sosok capres-cawapres. Ironisnya, beberapa media sudah terafiliasi oleh sejumlah partai politik. Hal itu menyebabkan media kini tidak lagi independen.

Komisi Penyiaran Indonesia mencatat stasiun televisi milik petinggi partai politik menunjukkan keberpihakan pada calon-calon presiden dan wakil presiden tertentu. Ini jelas tidak sesuai dengan fungsi media yang seharusnya memberikan informasi kepada publik atas sosok calon pemimpin negara. Masyarakat membutuhkan informasi yang jujur, adil, dan berimbang bukan informasi yang telah “didandani” dan diatur sedemikian rupa.

Sebut saja Aburizal Bakrie, pemilik TV ONE dan ANTV sekaligus Ketua Umum Golkar yang berkoalisi dengan Prabowo-Hatta, pemberitaannya melulu tentang sisi positif Prabowo-Hatta dan hanya sedikit menampilkan Jokowi-JK. Sama halnya dengan Harry Tanoesudibjo, pemilik MNC Group. Panggung kontes bergengsi pun diwarnai kepentingan politik. Prabowo pernah muncul di Indonesian Idol untuk memberikan hadiah kepada para pemenang kontes yang jelas sekali itu menjadi ajang kampanye terselubung. Begitupun Metro TV yang cukup banyak memberitakan keberhasilan Jokowi selama menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Tidak dapat dipungkiri bahwa fenomena pemilu 2014 ini dipenuhi oleh berbagai kampanye negatif. Masing-masing televisi terafiliasi saling menjatuhkan satu sama lain dan berdampak pada penggiringan opini publik.

Pers dan wartawan diharapkan sadar telah menjadi alat perseturuan antar calon yang bersaing. Atau justru sengaja memihak pada calon tertentu dan memilih menjadi corong? Di era pesatnya teknologi dan informasi saat ini, saya yakin publik tidak lagi mudah tergiring oleh pemberitaan atau iklan media massa. Terbukti pada pileg lalu, frekuensi kampanye melalui media massa sama sekali tak berpengaruh pada hasil pileg.

Banyak hal yang harus dibenahi di kalangan media. Pertama, harus ada jarak antara pemilik media dengan newsroom agar tidak lagi terjadi kepentingan politik yang menghiasi pemberitaan media. Kedua, peraturan harus selalu ditegakkan, terutama terkait pada UU Penyiaran pasal 18 ayat 1 dan pasal 34 ayat 4. Ketiga, pemilik media seharusnya sadar akan elektabilitas media itu sendiri. Sekali kepercayaan masyarakat akan suatu media itu luntur maka media tersebut terancam tidak lagi dipercayai publik atas informasi-informasinya.

                Pemilu ini tentu akan berjalan dengan baik apabila media turut menguji calon-calon terbaik dengan memberikan gambaran yang lengkap, berimbang, dan akurat tentang calon-calon tersebut dengan tetap bersikap independen. Masa kampanye telah dimulai. Itu berarti serangan udara akan lebih dahsyat lagi beberapa hari ke depan. Semoga masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh janji-janji yang ditawarkan oleh para calon, Tidak mudah pula terpengaruh oleh penampilan gagah maupun penampilan ala kadarnya. Tetaplah menjadi pemilih cerdas dengan melihat rekam jejak, karakter serta mempertimbangkan visi-misi dari tiap-tiap capres-cawapres. Pilihlah tontonan televisi yang independen, lihat dari berbagai sumber, jangan terlalu terpaut pada pemberitaan di salah satu channel. Alangkah baiknya jika kita senantiasa membandingkan pemberitaan dari berbagai media.